Tahun ajaran 2025/2026 menjadi masa transisi penuh bagi satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan secara bertahap sejak 2022 kini memasuki fase implementasi menyeluruh di hampir seluruh sekolah. Salah satu pertanyaan paling sering muncul dari guru, kepala sekolah, dan operator adalah: bagaimana struktur Kurikulum Merdeka 2026 dan alokasi waktu JP (jam pelajaran) per mata pelajaran di setiap jenjang?
Artikel ini menyajikan panduan informatif, analisis perbandingan dengan Kurikulum 2013, serta penjelasan edukatif berdasarkan dokumen resmi Kemendikbudristek tahun 2025–2026. Cocok bagi guru kelas/mata pelajaran yang menyusun RPP, kepala sekolah yang menyusun kalender pendidikan, hingga pengawas & dinas pendidikan yang melakukan pembinaan implementasi. Baca juga Cara Mengisi Kokurikuler Kelas X di e-Rapor Kurikulum Merdeka Terbaru 2025-2026
Daftar Isi
Dasar Hukum & Perkembangan Struktur Kurikulum Merdeka hingga 2026
Kurikulum Merdeka diatur dalam:
- Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
- Kepmendikbudristek Nomor 262/M/2022 tentang Capaian Pembelajaran.
- Surat Edaran Bersama 2025 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2025/2026 (wajib bagi sekolah negeri & swasta yang sudah siap).
Pada 2026, hampir seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerapkan Kurikulum Merdeka secara penuh (bukan lagi pilihan). Struktur utama terdiri dari:
- Pembelajaran Intrakurikuler → alokasi JP wajib per mata pelajaran.
- Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila → minimal 20% dari total JP.
- Muatan Lokal & Kokurikuler → disesuaikan kearifan lokal & kebutuhan sekolah.
Analisis: Alokasi JP di Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dibanding K13. Sekolah memiliki keleluasaan mengalokasikan 20–30% waktu untuk proyek tematik & pengembangan karakter, sehingga total JP intrakurikuler cenderung berkurang dibandingkan kurikulum sebelumnya.
Alokasi Waktu JP per Mata Pelajaran di Kurikulum Merdeka 2026
Berikut alokasi resmi (berdasarkan Capaian Pembelajaran 2022–2026 & panduan implementasi terbaru):
SD (Sekolah Dasar) – Kelas 1–6 (36 minggu efektif/tahun)
Total JP per tahun: 1.296–1.440 JP (36–40 JP/minggu)
Baca Juga:
- Kelompok Mata Pelajaran Umum (wajib):
- Pendidikan Agama & Budi Pekerti: 144 JP/tahun (4 JP/minggu)
- PPKn: 108–144 JP/tahun (3–4 JP/minggu)
- Bahasa Indonesia: 288–360 JP/tahun (8–10 JP/minggu)
- Matematika: 216–288 JP/tahun (6–8 JP/minggu)
- IPA: 144–216 JP/tahun (4–6 JP/minggu)
- IPS: 144–216 JP/tahun (4–6 JP/minggu)
- Seni Budaya & Prakarya: 144–216 JP/tahun (4–6 JP/minggu)
- PJOK: 144–216 JP/tahun (4–6 JP/minggu)
- Bahasa Inggris (mulai kelas 4): 72–144 JP/tahun (2–4 JP/minggu)
- Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: minimal 20% dari total JP (≈260–288 JP/tahun atau 7–8 JP/minggu).
- Muatan Lokal: 72–144 JP/tahun (tergantung daerah).
SMP (Sekolah Menengah Pertama) – Kelas 7–9
Total JP per tahun: 1.440–1.620 JP (40–45 JP/minggu)
- Kelompok Mata Pelajaran Umum:
- Pendidikan Agama & Budi Pekerti: 144 JP/tahun
- PPKn: 144 JP/tahun
- Bahasa Indonesia: 288 JP/tahun
- Matematika: 288 JP/tahun
- IPA: 288 JP/tahun
- IPS: 288 JP/tahun
- Seni Budaya: 144–216 JP/tahun
- PJOK & Kesehatan: 144–216 JP/tahun
- Prakarya & Kewirausahaan: 144 JP/tahun
- Bahasa Inggris: 216 JP/tahun
- Proyek Profil Pelajar Pancasila: minimal 20% (≈288–324 JP/tahun atau 8–9 JP/minggu).
- Muatan Lokal & Praktik Kerja: 72–144 JP/tahun.
SMA / SMK – Kelas 10–12
Total JP per tahun: 1.620–1.800 JP (45–50 JP/minggu)
- Fase E (Kelas 10) → umum (belum peminatan):
- Pendidikan Agama & Budi Pekerti: 144 JP
- PPKn: 144 JP
- Bahasa Indonesia: 216 JP
- Matematika: 216 JP
- Sejarah Indonesia: 144 JP
- Bahasa Inggris: 216 JP
- PJOK & Kesehatan: 144 JP
- Seni Budaya: 144 JP
- Informatika: 144 JP
- Kimia / Fisika / Biologi / Ekonomi / Sosiologi (pilihan): masing-masing 144–216 JP
- Fase F (Kelas 11–12) → peminatan (IPA/IPS/Bahasa/Kehutanan/Kerja):
- Mata pelajaran wajib tetap ada, tetapi alokasi JP lebih banyak pada kelompok peminatan (bisa 50–60% dari total JP).
- Proyek Profil Pelajar Pancasila: minimal 20% (324–360 JP/tahun).
Analisis: Total JP di Kurikulum Merdeka cenderung lebih rendah dibanding K13, tetapi waktu untuk proyek & pengembangan karakter jauh lebih besar. Ini memungkinkan pembelajaran mendalam & berbasis proyek, bukan hanya hafalan.
Cara Mengimplementasikan Alokasi JP di Kurikulum Merdeka 2026
- Susun Kalender Pendidikan
Hitung 36–40 minggu efektif → bagi alokasi JP wajib & proyek. - Pilih Muatan Lokal
Sesuaikan dengan kearifan lokal (bahasa daerah, seni tradisional, dll.). - Rancang Proyek Profil Pelajar Pancasila
Minimal 20% JP, tema: bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, berkeadilan sosial, mandiri, beriman & bertakwa. - Pantau & Evaluasi
Gunakan platform Merdeka Mengajar untuk sharing RPP & evaluasi alokasi JP.
Kesimpulan
Struktur Kurikulum Merdeka 2026 memberikan fleksibilitas lebih besar dalam alokasi waktu JP per mata pelajaran. Guru & sekolah memiliki ruang untuk mengintegrasikan proyek penguatan profil Pancasila (minimal 20%) serta muatan lokal tanpa mengurangi esensi mata pelajaran wajib. Dibandingkan Kurikulum 2013, total JP lebih efisien, tetapi kualitas pembelajaran diharapkan lebih mendalam & kontekstual.
Kepala sekolah & guru diimbau segera menyusun kalender pendidikan & RPP sesuai alokasi terbaru. Dengan perencanaan matang, Kurikulum Merdeka 2026 bukan hanya kewajiban, melainkan peluang menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Berapa total JP minimal per minggu di Kurikulum Merdeka 2026?
SD: 36–40 JP/minggu, SMP: 40–45 JP/minggu, SMA/SMK: 45–50 JP/minggu (tergantung peminatan).
2. Apakah proyek Profil Pelajar Pancasila wajib 20% dari total JP?
Ya, minimal 20%. Sekolah boleh menambah hingga 30% sesuai kebutuhan.
Baca Juga:
3. Apakah Bahasa Inggris wajib di SD Kurikulum Merdeka 2026?
Mulai kelas 4 sebagai muatan lokal atau pilihan, bukan wajib nasional di kelas 1–3.
4. Apa perbedaan utama alokasi JP Kurikulum Merdeka vs K13?
K13 lebih banyak JP intrakurikuler wajib. Kurikulum Merdeka mengurangi JP wajib, tetapi menambah proyek & muatan lokal.
5. Bagaimana jika sekolah belum siap implementasi penuh 2026?
Sekolah yang belum siap dapat mengajukan penundaan ke dinas pendidikan (maksimal hingga 2027).
Semoga panduan ini membantu guru, kepala sekolah, dan operator dalam menyusun struktur pembelajaran Kurikulum Merdeka 2026 yang efektif!
