Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mojokerto 2026 menjadi topik hangat di kalangan pekerja dan pengusaha, terutama di kawasan industri Ngoro yang dikenal sebagai pusat manufaktur besar di Jawa Timur. Hingga akhir Desember 2025, penetapan resmi UMK Kabupaten Mojokerto 2026 masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur. Namun, pembahasan di tingkat kabupaten telah menghasilkan dua usulan berbeda yang mencerminkan perspektif serikat pekerja dan pengusaha.
Artikel ini akan menganalisis prediksi UMK Mojokerto 2026, proses penetapan, peran penting kawasan Ngoro, serta dampak ekonomi bagi buruh dan perusahaan. Informasi ini berguna bagi pekerja umum yang ingin memahami hak upah serta profesional di bidang HR dan pengusaha yang merencanakan anggaran tenaga kerja.3″LARGE”
gambar: Kawasan pabrik di Ngoro Industrial Park, pusat industri utama Kabupaten Mojokerto.
Daftar Isi
Apa Itu UMK dan Bagaimana Proses Penetapannya?
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah standar gaji terendah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sesuai Peraturan Pemerintah No. 51/2024 tentang Pengupahan. UMK ditetapkan berdasarkan formula yang mempertimbangkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan nilai alpha (0,1–0,3 secara nasional, tapi dalam praktik lokal bisa lebih fleksibel hingga 0,9).
Proses penetapan UMK melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha (Apindo), serikat pekerja, dan akademisi. Hasil rekomendasi dikirim ke bupati, lalu ke gubernur untuk penetapan akhir paling lambat 30 November (meski sering molor hingga Desember). Untuk UMK Kabupaten Mojokerto 2026, pembahasan rampung pada 19 Desember 2025 dengan dua usulan berbeda.0″LARGE”
gambar: Peta dan tampilan Ngoro Industrial Park (NIP), kawasan industri terintegrasi di Mojokerto.
Sejarah UMK Kabupaten Mojokerto dan Tren Kenaikan
Kabupaten Mojokerto secara konsisten memiliki UMK tertinggi kelima di Jawa Timur, berkat keberadaan kawasan industri Ngoro. Berikut tren kenaikan dalam lima tahun terakhir:
Baca Juga:
- 2021: Rp 4.224.000
- 2022: Rp 4.533.000
- 2023: Rp 4.624.787
- 2024: Rp 4.724.000 (estimasi)
- 2025: Rp 4.856.026 (naik sekitar 5–6,5%)
Kenaikan rata-rata 6–8% per tahun ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi tinggi berkat investasi di sektor manufaktur.
Prediksi UMK Mojokerto 2026: Usulan Terkini dan Faktor Penentu
Berdasarkan pembahasan Dewan Pengupahan pada Desember 2025, terdapat dua usulan utama untuk UMK Kabupaten Mojokerto 2026:
- Usulan serikat pekerja/buruh: Rp 5.296.921 (menggunakan nilai alpha 0,9 untuk kenaikan lebih tinggi).
- Usulan pengusaha, pemerintah, dan akademisi: Rp 5.187.183 (alpha 0,5, mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan kontrol inflasi).
Kenaikan ini berkisar 6,8–9,1% dari UMK 2025 (Rp 4.856.026). Serikat pekerja menuntut alpha maksimal agar daya beli buruh terjaga, sementara pengusaha khawatir kenaikan berlebih memicu PHK atau relokasi investasi.
Selain UMK, serikat pekerja mengusulkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Rp 5.457.600 untuk sektor tertentu, tapi tidak direkomendasikan oleh kelompok pengusaha.8″LARGE”
gambar: Ilustrasi buruh pabrik di kawasan industri Indonesia, mencerminkan realitas pekerja di Ngoro.
Kawasan Industri Ngoro: Mengapa UMK Mojokerto Selalu Tinggi?
Ngoro Industrial Park (NIP) di Kecamatan Ngoro merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Timur dengan luas lebih dari 500 hektare. Kawasan ini menampung ratusan perusahaan multinasional di sektor otomotif, makanan-minuman, elektronik, dan tekstil. Ribuan buruh bekerja di sini, sehingga produktivitas tinggi dan pertumbuhan ekonomi kabupaten menjadi faktor utama penentu UMK.
Tidak ada UMK khusus untuk kawasan Ngoro—semua perusahaan wajib mengikuti UMK Kabupaten Mojokerto. Namun, banyak perusahaan memberikan upah di atas UMK plus tunjangan karena persaingan tenaga kerja. UMK Ngoro 2026 pada dasarnya sama dengan UMK kabupaten, tapi dampaknya paling terasa di sini karena mayoritas tenaga kerja terkonsentrasi di kawasan industri ini.
Baca Juga:
Analisis Dampak Kenaikan UMK 2026 bagi Pekerja dan Pengusaha
Bagi Pekerja/Buruh
- Positif: Kenaikan 7–9% membantu menjaga daya beli di tengah inflasi. Dengan UMK sekitar Rp 5,2 juta, buruh bisa lebih sejahtera, terutama di Ngoro yang biaya hidupnya relatif tinggi.
- Negatif: Jika kenaikan terlalu rendah, selisih dengan UMK daerah lain (misalnya Surabaya atau Gresik) bisa memicu migrasi tenaga kerja.
Bagi Pengusaha dan Industri
- Positif: Upah kompetitif menarik investasi baru dan mempertahankan produktivitas.
- Negatif: Kenaikan signifikan meningkatkan biaya operasional, berpotensi memicu inflasi barang atau PHK jika tidak diimbangi produktivitas.
Secara makro, kenaikan UMK yang seimbang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, tapi perlu diimbangi pelatihan skill dan insentif investasi.
Perbandingan UMK Mojokerto dengan Daerah Lain di Jawa Timur 2026 (Simulasi)
Jika kenaikan rata-rata 6,5–8%, posisi Mojokerto tetap di 5 besar Jatim:
- Surabaya: ~Rp 5,3–5,5 juta
- Gresik: ~Rp 5,2 juta
- Sidoarjo: ~Rp 5,1 juta
- Pasuruan: ~Rp 5,1 juta
- Mojokerto Kabupaten: ~Rp 5,18–5,29 juta
Ini menunjukkan daya saing tinggi kawasan Ngoro.
FAQ tentang UMK Kabupaten Mojokerto 2026 (Kawasan Ngoro)
1. Berapa besaran pasti UMK Mojokerto 2026?
Belum ditetapkan resmi per Desember 2025. Usulan berkisar Rp 5.187.183–Rp 5.296.921, menunggu SK Gubernur.
2. Apakah ada UMK khusus untuk kawasan Ngoro?
Tidak ada. Semua perusahaan di Ngoro mengikuti UMK Kabupaten Mojokerto, meski banyak memberikan upah lebih tinggi.
3. Bagaimana cara menghitung kenaikan UMK?
Menggunakan formula: UMK baru = UMK lama + (UMK lama × (inflasi + (alpha × pertumbuhan ekonomi))).
4. Apa dampak jika UMK naik tinggi bagi buruh Ngoro?
Daya beli meningkat, tapi perusahaan bisa menekan bonus atau tunjangan lain.
Baca Juga:
5. Kapan UMK 2026 mulai berlaku?
1 Januari 2026, setelah SK Gubernur terbit.
Kesimpulan
UMK Kabupaten Mojokerto 2026 diprediksi berada di kisaran Rp 5,18–5,29 juta, dengan kawasan industri Ngoro sebagai pendorong utama. Kenaikan ini mencerminkan keseimbangan antara hak buruh dan keberlanjutan usaha. Bagi pekerja, ini peluang meningkatkan kesejahteraan; bagi pengusaha, tantangan menjaga daya saing.
Pantau terus update resmi dari Disnaker Kabupaten Mojokerto atau Pemprov Jatim. Kebijakan upah yang adil akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di salah satu kawasan industri terpenting di Indonesia.
Artikel ini diperbarui berdasarkan data Desember 2025. Total kata: sekitar 1.450 kata.
