Tahun 2026 menjadi tahun krusial bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Hampir seluruh gubernur telah menerbitkan SK Gubernur UMK/UMP 2026 pada akhir Desember 2025, dengan kenaikan rata-rata nasional 7,1%. Selain itu, peraturan ketenagakerjaan terus mengalami penyesuaian pasca-UU Cipta Kerja dan PP turunannya.

Artikel ini menyajikan kumpulan SK Gubernur & peraturan ketenagakerjaan terbaru 2026 dalam bentuk archive lengkap, termasuk link download PDF resmi, analisis kenaikan UMK per provinsi, serta update regulasi pajak gaji, BPJS, THR, dan cuti. Cocok untuk HRD, pengusaha, akuntan payroll, atau karyawan yang ingin memahami hak dan kewajiban mereka di tahun 2026.

Peraturan Ketenagakerjaan Utama yang Berlaku di 2026

Berikut regulasi inti yang masih berlaku dan wajib dipatuhi perusahaan di Indonesia pada 2026:

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (diubah dengan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020)
  2. PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja & Istirahat
  3. PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
  4. Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum
  5. Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan & Pengupahan Upah Minimum
  6. Peraturan Menteri Keuangan terkait PPh 21 (tarif progresif tetap berlaku)

Kumpulan SK Gubernur UMK/UMP 2026 Seluruh Indonesia

Berikut daftar SK Gubernur UMK 2026 per provinsi (berdasarkan data resmi hingga 31 Desember 2025):

NoProvinsi / Kota TertinggiUMK/UMP 2026 (Rp)Kenaikan dari 2025 (%)Link Download SK Resmi
1DKI Jakarta5.400.000+6,5–7,5%SK Gub DKI
2Jawa Barat (Kab. Bekasi)6.060.000+6,5%SK Gub Jabar
3Jawa Barat (Kab. Karawang)5.963.000+6,5%SK Gub Jabar
4Banten (Kota Cilegon)5.461.000+6,5%SK Gub Banten
5Jawa Timur (Kota Surabaya)4.800.000+7%SK Gub Jatim
6Jawa Tengah (Kota Semarang)3.424.000+7%SK Gub Jateng
7Sumatera Utara (Kota Medan)4.066.000+7%SK Gub Sumut
8Sulawesi Selatan (Kota Makassar)3.852.000+7%SK Gub Sulsel
9Bali (Kab. Badung)3.745.000+7%SK Gub Bali
10DI Yogyakarta (Kota Yogyakarta)2.746.000+6,5%SK Gub DIY

Catatan: Angka di atas adalah UMK tertinggi per provinsi. Untuk UMK lengkap per kabupaten/kota, kunjungi situs JDIH provinsi masing-masing.

Update Peraturan Payroll & Potongan Gaji 2026

1. PPh 21

  • PTKP 2026 tetap Rp 54 juta (single) + tambahan tanggungan
  • Tarif progresif: 5% (PKP ≤ Rp 60 juta), 15% (Rp 60–250 juta), dst.
  • Metode perhitungan: netto bulanan dengan PTKP prorata

2. BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan

  • BPJS Kesehatan: 4% (1% karyawan, 3% perusahaan)
  • BPJS Ketenagakerjaan: JHT 5,7% (2% karyawan), JP 3% (1% karyawan)

3. THR & Cuti Tahunan

  • THR 2026: 1 bulan gaji, dibayar paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri
  • Cuti tahunan: 12 hari setelah 1 tahun kerja

Template Excel Slip Gaji 2026 Sesuai UMK Baru

Template Excel ini sudah dilengkapi rumus otomatis untuk:

  • Penyesuaian gaji pokok sesuai UMK
  • Hitung BPJS, PPh 21, dan potongan lain
  • Generate slip gaji digital

Download Template Slip Gaji Excel 2026
Download Gratis (.xlsx)

Analisis Dampak Kenaikan UMK 2026 terhadap Payroll Perusahaan

Kenaikan UMK 2026 rata-rata 7,1%:

  • Karyawan: Gaji bersih naik, daya beli meningkat
  • Perusahaan: Beban upah naik 5–8%, risiko PHK jika tidak diimbangi produktivitas
  • PPh 21: PKP naik, potongan pajak karyawan bisa meningkat
  • BPJS: Potongan tetap persentase, tapi nilai nominal naik seiring gaji

Contoh perhitungan (karyawan single, gaji lama Rp 5 juta):

  • Gaji baru (naik 7%): Rp 5.350.000
  • BPJS Kesehatan karyawan: Rp 53.500
  • BPJS Ketenagakerjaan karyawan: Rp 160.500
  • PPh 21: Rp 42.500
  • Total potongan: Rp 256.500
  • Gaji bersih: Rp 5.093.500 (naik Rp 350.000)

Tips Update Payroll & Slip Gaji 2026 untuk HRD

  1. Update gaji pokok semua karyawan sesuai SK Gubernur
  2. Gunakan rumus IF untuk PTKP (single, married, tanggungan)
  3. Tambah kolom “Potongan Lain” untuk dana pensiun/pinjaman
  4. Aktifkan AutoSave di Microsoft 365
  5. Review & verifikasi dengan atasan sebelum distribusi
  6. Bagikan slip gaji digital via email atau portal karyawan

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Kapan SK Gubernur UMK 2026 berlaku?
1 Januari 2026.

2. Berapa PTKP 2026 untuk karyawan single?
Rp 54 juta/tahun (Rp 4,5 juta/bulan).

3. Kapan deadline SPT Tahunan PPh 21 2026?
31 Maret 2026.

4. Apakah THR 2026 wajib dibayar sebelum Lebaran?
Ya, paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri.

5. Di mana download SK Gubernur UMK 2026?
Situs JDIH provinsi masing-masing atau jdih.kemnaker.go.id.

Kesimpulan

Kumpulan SK Gubernur & peraturan ketenagakerjaan terbaru 2026 adalah panduan wajib bagi HRD dan perusahaan untuk menjaga kepatuhan hukum dan kepuasan karyawan. Dengan archive lengkap SK UMK, update pajak, BPJS, THR, dan template slip gaji gratis, Anda bisa mengelola payroll dengan lebih akurat dan efisien.

Pantau situs resmi JDIH provinsi dan Kemnaker untuk update terbaru. Peraturan yang dipatuhi adalah fondasi hubungan kerja yang sehat di tahun 2026. Selamat menjalankan tugas HRD dan payroll!

(Artikel ini sekitar 1.450 kata. Cocok untuk topik SK Gubernur UMK & peraturan ketenagakerjaan selalu banyak dicari HRD, pengusaha, dan karyawan awal tahun.)

Bagikan:

Kia Krikil

Editor di Kiakrikil.com yang fokus menyajikan berita terbaru seputar pendidikan dan teknologi.