Di awal tahun 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia telah sepenuhnya menerapkan Coretax DJP sebagai platform utama administrasi perpajakan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh layanan pajak, termasuk pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025. Salah satu aspek krusial yang sering menjadi pertanyaan wajib pajak adalah batas akhir sinkronisasi data laporan pajak, karena data yang tidak tersinkronisasi dengan baik dapat menghambat proses pelaporan dan berisiko menimbulkan sanksi.
Artikel ini membahas secara mendalam tentang batas waktu pelaporan SPT 2026, pentingnya sinkronisasi data laporan pajak, mekanisme di balik Coretax, serta langkah-langkah praktis bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dengan memahami hal ini, Anda dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan menghindari denda administratif. Baca juga Aturan Pajak Penghasilan untuk Pekerja Remote Indonesia Klien Singapura 2026
Daftar Isi
Apa Itu Sinkronisasi Data Laporan Pajak?
Sinkronisasi data laporan pajak merujuk pada proses penyelarasan informasi keuangan dan transaksi pajak antar berbagai sistem yang digunakan wajib pajak dengan database pusat DJP. Sejak implementasi penuh Coretax pada 1 Januari 2026, seluruh data dari sistem lama (seperti e-Faktur Desktop, e-Bupot, dan DJP Online) secara otomatis atau manual disinkronkan ke platform baru ini.
Proses ini penting karena:
- Memastikan data prepopulated (data yang otomatis terisi) di SPT Tahunan akurat.
- Mencegah ketidaksesuaian data yang dapat memicu pemeriksaan pajak.
- Mendukung integrasi real-time untuk faktur pajak, bukti potong, dan laporan masa.
Tanpa sinkronisasi yang baik, wajib pajak berisiko mengalami error saat mengakses layanan Coretax, seperti “save invalid” pada faktur pajak atau data yang tidak muncul pada formulir SPT.
Transisi ke Coretax DJP dan Dampaknya pada Sinkronisasi Data
Coretax DJP merupakan transformasi besar dalam administrasi perpajakan Indonesia. Mulai tahun 2026, seluruh pelaporan SPT Tahunan wajib dilakukan melalui laman resmi coretaxdjp.pajak.go.id. DJP telah melakukan sinkronisasi data harian antara sistem lama dan Coretax sejak tahap transisi pada 2025, tetapi wajib pajak tetap bertanggung jawab memastikan data pribadi atau perusahaan sudah terupdate.
Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), sinkronisasi data e-Faktur menjadi hal kritis. Faktur yang dibuat di aplikasi desktop akan muncul di Coretax paling lambat dua hari setelah upload. Jika tidak tersinkronisasi, data tersebut tidak akan terbaca saat pelaporan SPT, yang dapat menyebabkan kurang bayar atau sanksi.
Baca Juga:
Batas Akhir Pelaporan SPT Tahunan 2026
Batas waktu lapor SPT 2026 mengacu pada SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025. Ketentuan ini tetap mengikuti Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), dengan penyesuaian platform ke Coretax:
- Wajib Pajak Orang Pribadi: Paling lambat 31 Maret 2026.
- Wajib Pajak Badan: Paling lambat 30 April 2026.
Pelaporan dapat dilakukan sejak 1 Januari 2026. DJP mencatat, hanya dalam tiga hari pertama Januari 2026, sudah lebih dari 8.000 wajib pajak yang melaporkan SPT melalui Coretax, menunjukkan antusiasme yang tinggi.
Adapun batas akhir sinkronisasi data laporan pajak secara efektif selaras dengan batas pelaporan ini. Artinya, semua data pendukung (bukti potong PPh 21, faktur PPN, laporan keuangan) harus sudah tersinkronisasi sebelum tanggal tersebut untuk menghindari kendala teknis.
Mengapa Sinkronisasi Data Harus Dilakukan Sebelum Batas Akhir?
Analisis DJP menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan pelaporan. Di era Coretax, sistem akan secara otomatis memvalidasi data secara real-time. Jika ada mismatch:
- Formulir SPT tidak dapat disubmit.
- Risiko pemeriksaan otomatis oleh sistem.
- Potensi sanksi administratif berupa denda Rp100.000 untuk orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk badan (sesuai Pasal 7 UU KUP).
Selain itu, sinkronisasi yang baik mendukung prinsip kepatuhan sukarela yang digalakkan DJP, sekaligus memanfaatkan fitur prepopulated data yang menghemat waktu pengisian SPT.
Langkah Praktis Sinkronisasi Data dan Pelaporan SPT via Coretax
Berikut panduan edukatif langkah demi langkah:
- Aktivasi Akun Coretax
Pastikan Anda sudah memiliki Kode Otorisasi DJP (KO DJP). Aktivasi dapat dilakukan kapan saja, meskipun DJP merekomendasikan sebelum masa pelaporan dimulai. - Sinkronisasi Data e-Faktur (untuk PKP)
Upload faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (perubahan dari sebelumnya tanggal 15). Tunggu 1–2 hari hingga data muncul di Coretax. - Verifikasi Data Prepopulated
Login ke coretaxdjp.pajak.go.id → Menu SPT → Pilih Tahun Pajak 2025 → Periksa data otomatis dari bukti potong, laporan masa, dll. - Isi dan Submit SPT
Lengkapi data yang belum terisi, hitung pajak terutang, lalu submit sebelum batas akhir sinkronisasi data laporan pajak. - Bayar Jika Kurang Bayar
Gunakan e-Billing yang terintegrasi di Coretax.
Sanksi Keterlambatan dan Cara Menghindarinya
Telat melaporkan SPT dikenakan:
Baca Juga:
- Denda Rp100.000 (OP) atau Rp1.000.000 (badan).
- Bunga 2% per bulan atas kurang bayar.
- Risiko Surat Teguran hingga pemeriksaan.
Tips menghindari:
- Laporkan sejak awal Januari 2026.
- Gunakan jasa konsultan pajak untuk kasus kompleks.
- Pantau pengumuman resmi DJP melalui pajak.go.id atau akun media sosial @kring_pajak.
Kesimpulan
Memahami batas akhir sinkronisasi data laporan pajak 2026 adalah kunci kepatuhan perpajakan di era digital. Dengan batas waktu lapor SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan, serta kewajiban penuh melalui Coretax DJP, wajib pajak diharapkan lebih proaktif dalam menyelaraskan data. Proses ini tidak hanya menghindari sanksi, tetapi juga mendukung transparansi dan efisiensi sistem pajak nasional.
Jangan tunda kewajiban Anda. Segera aktivasi Coretax dan sinkronkan data laporan pajak Anda hari ini untuk pengalaman pelaporan yang lancar.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa batas akhir sinkronisasi data laporan pajak untuk SPT Tahunan 2026?
Secara efektif, sinkronisasi harus selesai sebelum batas pelaporan: 31 Maret 2026 (orang pribadi) dan 30 April 2026 (badan), agar data prepopulated akurat.
2. Apakah masih bisa menggunakan sistem lama untuk lapor SPT 2026?
Tidak. Mulai 1 Januari 2026, pelaporan SPT Tahunan wajib sepenuhnya melalui Coretax DJP.
3. Bagaimana jika data e-Faktur tidak tersinkronisasi di Coretax?
Tunggu maksimal 2 hari setelah upload di desktop. Jika masih bermasalah, hubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi KPP terdaftar.
4. Apa sanksi jika telat sinkronisasi data sehingga SPT terlambat?
Sama dengan sanksi keterlambatan SPT: denda Rp100.000–Rp1.000.000 plus bunga atas kurang bayar.
Baca Juga:
5. Apakah ada perpanjangan batas waktu lapor SPT 2026?
Belum ada pengumuman resmi perpanjangan. Pantau terus informasi dari DJP, karena pada tahun-tahun sebelumnya pernah ada relaksasi khusus.
6. Siapa yang wajib melakukan sinkronisasi data laporan pajak?
Semua wajib pajak yang memiliki transaksi pajak masa (e-Faktur, e-Bupot, PPh 21) dan akan melaporkan SPT Tahunan.
