UMK Jogja 2026 PDF: Daftar Lengkap 5 Kabupaten/Kota DIY

UMK berlaku sebagai standar gaji minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan di wilayah DIY, terlepas dari sektor usahanya. Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, besaran gaji ditentukan berdasarkan Struktur dan Skala Upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh setiap perusahaan, mempertimbangkan pengalaman, kompetensi, dan tingkat pendidikan karyawan.

Dewan Pengupahan DIY memutuskan tidak menetapkan UMSP baru untuk tahun 2026, sehingga UMSP yang berlaku tetap mengacu pada angka tahun 2025. Pertimbangan ini didasarkan pada sifat fluktuatif pertumbuhan sektor seperti konstruksi dan pertambangan yang lebih banyak ditopang strategi nasional, sehingga belum tentu berkelanjutan untuk dijadikan basis penetapan UMSP baru.

Tidak diperbolehkan. Pemda DIY menegaskan pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK serta tidak melakukan penangguhan pembayaran UMK 2026. Pengusaha justru diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah di perusahaan masing-masing, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan pekerja yang tetap memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan.

Perbedaan persentase kenaikan terjadi karena setiap kabupaten/kota mengusulkan besaran UMK melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota masing-masing, yang mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal yang berbeda-beda. Faktor seperti pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi lokal, dan kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian setempat membuat formula penghitungan menghasilkan angka kenaikan yang bervariasi antar daerah, meski semuanya tetap berpedoman pada PP Nomor 49 Tahun 2025.