PPh Marketplace Mulai Agustus 2026: Panduan Lengkap Seller

Kabar besar bagi pelaku usaha yang berjualan di platform digital: pemerintah resmi mengubah mekanisme pemungutan pajak penghasilan (PPh) bagi pedagang online. Mulai 1 Agustus 2026, empat marketplace terbesar di Indonesia — Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli — mendapat kewajiban baru sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi para penjualnya. Bagi sebagian pedagang, ini terdengar seperti pajak baru yang membebani. Namun jika ditelusuri lebih jauh, kebijakan ini sebenarnya adalah penyesuaian mekanisme administrasi, bukan jenis pungutan baru.

Artikel ini membahas secara mendalam dasar hukum, tarif, kriteria pengecualian, hingga dampak praktis kebijakan pemotongan PPh marketplace bagi pedagang online skala kecil maupun pelaku usaha profesional yang mengandalkan e-commerce sebagai kanal penjualan utama.

Apa Itu Kebijakan PPh Marketplace 2026?

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan dalam konferensi pers awal Juli 2026 bahwa aturan ini bukan pajak baru, melainkan perubahan cara penyetoran — dari yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang, kini dipungut langsung oleh marketplace yang ditunjuk pemerintah.

Dengan kata lain, kewajiban membayar pajak atas penghasilan usaha sebenarnya sudah lama berlaku, baik untuk pedagang di toko fisik maupun online. Yang berubah hanyalah siapa yang menyetorkan pajak tersebut ke kas negara — dan itu kini menjadi tanggung jawab platform marketplace, bukan lagi pedagang secara mandiri.

Marketplace yang Ditunjuk Tahap Awal

DJP resmi menunjuk empat platform besar sebagai pemungut PPh Pasal 22 berdasarkan kriteria nilai transaksi di atas Rp600 juta dalam 12 bulan atau volume traffic akses lebih dari 12.000 dalam setahun, yaitu:

Pemerintah menyampaikan bahwa penunjukan marketplace lain berpotensi menyusul secara bertahap setelah evaluasi terhadap kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme escrow account, hingga kepatuhan masing-masing platform.

Tarif dan Mekanisme Pemotongan

Tarif yang dikenakan adalah 0,5% dari peredaran bruto atau omzet kotor pedagang, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Mekanismenya berjalan otomatis pada level sistem marketplace:

Penting dipahami: pajak yang dipotong bukan pajak yang hilang begitu saja. Sesuai ketentuan, pemotongan PPh Pasal 22 ini dapat menjadi kredit pajak di SPT Tahunan, atau menjadi pengurang PPh final terutang bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (perubahan atas PP 55/2022).

Siapa yang Bebas dari Pemotongan?

Pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi pelaku usaha berskala kecil melalui batas omzet dan sejumlah kategori transaksi yang dikecualikan.

Batas Omzet Rp500 Juta per Tahun

Pedagang orang pribadi dengan omzet atau peredaran bruto hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace. Namun fasilitas ini tidak berlaku otomatis — pedagang wajib mengajukan surat pernyataan omzet di bawah Rp500 juta kepada marketplace, menggunakan format sesuai lampiran PMK Nomor 37 Tahun 2025 dan dibubuhi meterai.

Baca Juga:

Trafik Organik vs Trafik Berbayar: Mana Lebih Baik?

Analisis: Dampak bagi Pedagang Umum dan Pelaku Usaha Profesional

Bagi pedagang skala mikro dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun, dampak kebijakan ini relatif minim selama surat pernyataan sudah diajukan tepat waktu. Justru risiko terbesar ada pada kelalaian administratif — jika surat pernyataan tidak disampaikan, marketplace akan tetap memotong 0,5% meski omzet sebenarnya masih di bawah ambang batas.

Bagi pelaku usaha profesional dan seller dengan omzet menengah-besar, kebijakan ini justru menyederhanakan kewajiban pajak. Sebelumnya, penyetoran PPh Pasal 22 atas penghasilan usaha harus dilakukan sendiri secara berkala, yang berisiko terlambat atau salah hitung. Dengan mekanisme baru, potongan langsung terjadi di setiap transaksi dan tercatat rapi sebagai kredit pajak, sehingga proses pelaporan SPT Tahunan menjadi lebih akurat dan berbasis data.

Dari sisi keadilan fiskal, kebijakan ini juga menciptakan level playing field antara pedagang online dan pedagang konvensional yang selama ini sudah dikenai kewajiban pajak serupa. Ke depan, transparansi omzet digital yang tercatat otomatis di sistem marketplace berpotensi meningkatkan basis data perpajakan nasional secara signifikan.

Langkah Persiapan Sebelum 1 Agustus 2026

Kesimpulan

Pemotongan PPh marketplace yang berlaku mulai 1 Agustus 2026 bukanlah beban pajak baru, melainkan modernisasi mekanisme administrasi perpajakan yang menyesuaikan diri dengan pola transaksi digital masyarakat Indonesia. Dengan tarif 0,5% dari omzet dan perlindungan bagi pedagang beromzet di bawah Rp500 juta per tahun, kebijakan ini dirancang untuk tetap berimbang antara kepatuhan pajak dan keberlangsungan usaha kecil. Yang perlu menjadi perhatian utama pedagang online adalah kelengkapan administrasi — terutama surat pernyataan omzet dan data NPWP — karena kelalaian di sisi ini justru berpotensi menimbulkan pemotongan yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Semakin cepat pedagang menyesuaikan pencatatan keuangannya, semakin lancar pula proses transisi menuju sistem pajak digital yang lebih transparan ini.

Sumber acuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, keterangan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, dan PER-15/PJ/2025. Untuk informasi terbaru, kunjungi pajak.go.id.

Baca Juga:

Cara Mendapatkan Uang dari Email Marketing: Panduan Lengkap