Bagi pensiunan maupun pihak yang mengelola pembayaran dana pensiun — seperti bendahara Taspen, Asabri, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), atau BPJS Ketenagakerjaan — memahami cara menghitung tarif PPh 21 pensiun menjadi krusial agar pemotongan pajak sesuai aturan resmi. Banyak yang mengira pensiun dipotong dengan cara yang sama seperti gaji karyawan aktif, padahal ada perbedaan mendasar tergantung cara pembayarannya: rutin bulanan atau dibayar sekaligus.

Artikel ini menyajikan panduan lengkap, informatif, dan analitis tentang cara menghitung tarif PPh 21 pensiun terbaru 2026: mulai dari dasar hukum yang berlaku, perbedaan skema pensiun berkala dan pensiun sekaligus, rumus dan tabel tarif resmi, hingga contoh perhitungan konkret. Cocok untuk pembaca umum yang ingin memahami potongan pajak pensiunnya sendiri maupun profesional payroll/bendahara yang menangani pemotongan pajak pensiun.

Dua Skema Pemotongan PPh 21 Pensiun yang Perlu Dibedakan

Pensiun secara pajak dibedakan menjadi dua skema besar berdasarkan cara pembayarannya, dan keduanya memakai mekanisme pemotongan yang sama sekali berbeda.

Dasar Hukum Pemotongan PPh 21 Pensiun

• UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (sebagaimana diubah UU HPP Nomor 7 Tahun 2021) — dasar umum objek dan tarif PPh 21.
• PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168/PMK.03/2023 — mengatur skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan untuk pensiun berkala, sejalan dengan skema pegawai tetap.
• PP Nomor 68 Tahun 2009 dan PMK Nomor 16/PMK.03/2010 — mengatur tarif final berlapis untuk pesangon, uang pensiun, JHT, dan THT yang dibayarkan sekaligus.
• PMK Nomor 250/PMK.03/2008 — mengatur besaran biaya pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto bulanan.

Cara Menghitung PPh 21 Pensiun Berkala (Bulanan)

Untuk pensiun yang dibayarkan rutin setiap bulan, mekanismenya identik dengan pegawai tetap: menggunakan TER bulanan untuk masa Januari-November, lalu direkonsiliasi dengan tarif progresif Pasal 17 pada masa pajak terakhir (Desember).

Komponen Pengurang Penghasilan Bruto Pensiun

Sebelum menentukan Penghasilan Kena Pajak setahun (untuk rekonsiliasi akhir tahun), penghasilan bruto pensiun dikurangi biaya pensiun terlebih dahulu: 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun, sesuai PMK Nomor 250/PMK.03/2008.

Contoh Perhitungan: Pensiun Berkala Bulanan

Bapak Slamet menerima pensiun bulanan dari Taspen sebesar Rp6.000.000, berstatus menikah tanpa tanggungan (K/0) sehingga masuk kategori TER A.

Baca Juga:

Cara Menghitung PPN atas Jasa 2026: Rumus dan Contoh

Penghasilan bruto bulanan: Rp6.000.000
Cocokkan ke tabel TER A sesuai lapisan penghasilan Rp6.000.000
PPh 21 bulanan = Tarif TER A pada lapisan tersebut × Rp6.000.000

Angka tarif persisnya harus dicocokkan langsung ke tabel resmi Lampiran PMK 168/2023 sesuai lapisan penghasilan bruto bulanan yang berlaku, karena tabel TER memuat puluhan lapisan tarif berjenjang. Pada masa pajak terakhir (Desember), seluruh potongan bulanan direkonsiliasi ulang menggunakan tarif Pasal 17 atas penghasilan neto setahun dikurangi PTKP.

Cara Menghitung PPh 21 Pensiun/Manfaat yang Dibayar Sekaligus

Untuk manfaat pensiun, JHT, atau THT yang dicairkan sekaligus (bukan bulanan), berlaku tarif final berlapis sesuai PP Nomor 68 Tahun 2009 — tarif ini bersifat final, artinya tidak perlu dilaporkan ulang atau dikreditkan pada SPT Tahunan penerima.

Catatan: tarif final ini berlaku jika manfaat dibayarkan sekaligus atau bertahap dalam maksimal 2 tahun kalender. Jika pencairan melewati periode tersebut, bagian yang dibayarkan setelah tahun kedua dikenakan tarif Pasal 17 biasa (tidak final lagi).

Siapa yang Wajib Memotong PPh 21 Pensiun?

Kewajiban pemotongan PPh 21 pensiun berada di pihak penyelenggara atau pembayar dana pensiun, antara lain:

• PT Taspen (Persero) — untuk pensiunan PNS.
• PT Asabri (Persero) — untuk pensiunan TNI/Polri.
• Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) — untuk pensiunan sektor swasta.
• BPJS Ketenagakerjaan — untuk pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Pihak-pihak tersebut wajib menerbitkan bukti potong resmi kepada penerima pensiun dan melaporkannya ke sistem administrasi pajak yang berlaku.

Bagi pensiunan yang ingin memahami cara mencetak bukti potong pajak resmi dari pihak penyelenggara dana pensiun melalui sistem terbaru, baca juga panduan cetak bukti potong pajak TER PPh 21 via Coretax sebagai referensi tambahan.

Apakah pensiun bulanan dan pensiun sekaligus dipotong dengan tarif yang sama?

Tidak. Pensiun berkala (bulanan) dipotong menggunakan TER bulanan yang direkonsiliasi tarif Pasal 17 di akhir tahun, sementara pensiun/manfaat yang dibayar sekaligus dikenakan tarif final berlapis sesuai PP Nomor 68 Tahun 2009.

Baca Juga:

Cara Pakai Jenius Virtual Card (e-Card) Transaksi Online

Berapa besar biaya pensiun yang mengurangi penghasilan bruto?

Sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun, sesuai PMK Nomor 250/PMK.03/2008.

Apakah tarif final untuk pensiun sekaligus bisa dikreditkan di SPT Tahunan?

Tidak bisa. Pemotongan pajak yang bersifat final sudah dianggap selesai kewajibannya dan tidak lagi dilaporkan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan penerima.

Apa yang terjadi jika pencairan manfaat pensiun melewati 2 tahun kalender?

Bagian yang dibayarkan setelah tahun kedua tidak lagi dikenakan tarif final PP 68/2009, melainkan tarif Pasal 17 UU PPh yang berlaku umum.

Siapa yang bertanggung jawab memotong dan melaporkan PPh 21 pensiun?

Pihak penyelenggara atau pembayar dana pensiun, seperti Taspen, Asabri, DPLK, DPPK, atau BPJS Ketenagakerjaan, wajib memotong, menerbitkan bukti potong, dan melaporkannya sesuai sistem administrasi pajak yang berlaku.

Kesimpulan

Cara menghitung tarif PPh 21 pensiun 2026 sesungguhnya bergantung pada satu pertanyaan mendasar: apakah pensiun dibayarkan secara berkala atau sekaligus. Pensiun berkala mengikuti mekanisme TER bulanan yang direkonsiliasi tarif progresif Pasal 17 di akhir tahun, sementara pensiun atau manfaat yang dicairkan sekaligus dikenakan tarif final berlapis sesuai PP Nomor 68 Tahun 2009 yang jauh lebih sederhana namun bersifat final. Memahami perbedaan mendasar ini penting agar Anda — baik sebagai penerima pensiun maupun pihak yang mengelola pembayarannya — bisa memverifikasi kebenaran potongan pajak yang diterapkan, sekaligus menghindari kesalahpahaman saat menerima nominal pensiun bersih yang mungkin berbeda dari ekspektasi awal.

Referensi: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 (pajak.go.id), JDIH Kementerian Keuangan (jdih.kemenkeu.go.id). Artikel ini bersifat edukatif umum — selalu konsultasikan perhitungan pajak spesifik Anda dengan konsultan pajak resmi atau pihak penyelenggara dana pensiun terkait.