Setiap awal semester, kepala sekolah wajib menerbitkan SK Pembagian Tugas Mengajar (SK PTM) sebagai dasar hukum penetapan beban kerja guru. Artikel ini membahas struktur lengkap SK PTM dalam format Word — dari kop surat hingga lampiran jam mengajar — beserta contoh isi surat yang bisa langsung diadaptasi, sesuai ketentuan Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025.

Apa Itu SK Pembagian Tugas Mengajar dan Fungsinya

SK Pembagian Tugas Mengajar adalah surat keputusan resmi yang diterbitkan kepala sekolah untuk menetapkan tugas mengajar, jam tatap muka, dan tugas tambahan setiap guru dalam satu semester atau tahun pelajaran. Dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif — SK PTM menjadi bukti fisik utama yang menunjukkan keaktifan seorang guru di satuan pendidikan, sekaligus dasar validasi data beban mengajar yang diinput operator sekolah ke Dapodik.

Bagi guru bersertifikasi, SK PTM juga berperan krusial dalam pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), karena data jam tatap muka pada SK harus konsisten dengan angka yang tervalidasi di Info GTK. SK yang terlambat terbit atau tidak sinkron dengan Dapodik berisiko menghambat proses pencairan tunjangan.

Dasar hukum utama: Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (menggantikan Permendikbud 15/2018 dan perubahannya), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 jo. PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru.

Ketentuan Beban Kerja Guru yang Wajib Dicantumkan

Sebelum menyusun SK, kepala sekolah perlu memahami dasar perhitungan beban kerja yang akan dituangkan ke dalam lampiran surat.

KetentuanKeterangan
Jam Tatap Muka (JTM) minimum24 jam per minggu
Jam Tatap Muka (JTM) maksimum40 jam per minggu, mencakup intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler
5 kegiatan pokok guruMerencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, membimbing/melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan
Guru belum memenuhi 24 JTMDiberi tugas tambahan (wali kelas, pembina ekstrakurikuler, koordinator P5, dll.) yang diekuivalensikan ke jam mengajar

Struktur Wajib SK Pembagian Tugas Mengajar Format Word

Sebuah SK PTM dianggap sah secara administratif jika memuat komponen berikut, disusun berurutan dalam dokumen Word.

1

Kop Surat

Nama pemerintah daerah, dinas pendidikan, nama sekolah lengkap, NPSN, alamat, dan logo resmi sekolah/dinas.

2

Nomor & Judul SK

Nomor surat sesuai penomoran arsip sekolah, diikuti judul lengkap “Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar dan Tugas Tambahan”.

3

Menimbang

Pertimbangan mengapa SK perlu ditetapkan — biasanya terkait kelancaran proses belajar mengajar dan pemenuhan beban kerja guru.

4

Mengingat

Daftar dasar hukum berurutan dari yang tertinggi (UU) hingga peraturan menteri dan hasil rapat dewan guru.

5

Memutuskan/Menetapkan

Diktum inti berisi penetapan pembagian tugas, masa berlaku (satu semester/tahun pelajaran), dan kewajiban pelaporan.

6

Lampiran & Penutup

Tabel rinci nama guru, mata pelajaran, kelas, dan JTM per guru, diakhiri tanggal penetapan, tanda tangan kepala sekolah, dan stempel.

Contoh Isi SK Pembagian Tugas Mengajar

Berikut kerangka isi SK PTM yang bisa dijadikan acuan saat menyusun dokumen Word di sekolah Anda.

PEMERINTAH DAERAH [NAMA KABUPATEN/KOTA]
DINAS PENDIDIKAN
[NAMA SEKOLAH]
NPSN: [NOMOR NPSN] — Alamat: [ALAMAT LENGKAP SEKOLAH]
SURAT KEPUTUSAN KEPALA [NAMA SEKOLAH]
NOMOR: [NOMOR SURAT]
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAN TUGAS TAMBAHAN SEMESTER [I/II] TAHUN PELAJARAN [20../20..]

Menimbang: bahwa untuk memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dan pemenuhan beban kerja guru pada [Nama Sekolah], perlu menetapkan pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar dan tugas tambahan lainnya.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 jo. PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru;
4. Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
5. Hasil rapat dewan guru tanggal [tanggal rapat] tentang pembagian tugas mengajar.

Memutuskan
Menetapkan:
Kesatu: Menetapkan pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar dan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini.
Kedua: Setiap guru wajib melaksanakan tugas sesuai pembagian pada Lampiran dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada Kepala Sekolah.
Ketiga: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester/tahun pelajaran berjalan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: [Kota]
Pada tanggal: [Tanggal Penetapan]

Kepala [Nama Sekolah],


[Nama Kepala Sekolah]
NIP. [Nomor Induk Pegawai]

Kesalahan yang paling sering ditemui bukan pada format surat, melainkan pada dasar hukum yang tercantum di bagian “Mengingat” — masih banyak SK yang mengutip Permendikbud 15/2018 padahal aturan itu sudah dicabut dan digantikan Permendikdasmen 11/2025. Selalu cek ulang nomor regulasi setiap awal tahun pelajaran sebelum menyalin format SK tahun sebelumnya.

Cara Menyusun Lampiran JTM di Word

Lampiran adalah bagian paling teknis dari SK PTM karena berisi tabel rinci per guru. Berikut struktur kolom yang umum digunakan:

NoNama Guru / NIPMata PelajaranKelasJTM/MingguTugas Tambahan
1Contoh Nama, S.Pd.MatematikaVII A, VII B24Wali Kelas VII A
2Contoh Nama, S.Pd.IPAVIII A-C18Pembina Ekstrakurikuler (setara 6 JTM)

Di Word, gunakan fitur Insert Table dengan lebar kolom disesuaikan, aktifkan Repeat Header Rows agar judul kolom tetap muncul jika lampiran lebih dari satu halaman, dan gunakan Page Break sebelum bagian tanda tangan agar tidak terpotong di tengah tabel.

Cek Regulasi Resmi Beban Kerja Guru
Pastikan dasar hukum SK Anda merujuk pada peraturan yang masih berlaku.
Buka JDIH Kemendikdasmen

Jika sekolah Anda membutuhkan variasi template siap pakai untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sekaligus — termasuk penyesuaian untuk guru BK dan madrasah — silakan lihat contoh SK Pembagian Tugas Guru SD SMP SMA sebagai referensi tambahan per jenjang.

Frequently Asked Questions

Kapan SK Pembagian Tugas Mengajar sebaiknya diterbitkan?

Idealnya sebelum hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM) semester berjalan. SK yang terbit terlambat berisiko menghambat proses validasi data di Dapodik dan pencairan Tunjangan Profesi Guru.

Apakah SK PTM harus dibuat ulang setiap semester?

Ya, umumnya SK PTM diterbitkan setiap semester karena pembagian tugas, jam mengajar, dan tugas tambahan guru dapat berubah mengikuti kebutuhan kurikulum dan struktur organisasi sekolah pada periode tersebut.

Bagaimana jika jam mengajar seorang guru tidak mencapai 24 JTM?

Guru tersebut diberikan tugas tambahan yang diekuivalensikan ke jam tatap muka, misalnya sebagai wali kelas, pembina ekstrakurikuler, atau koordinator proyek profil pelajar Pancasila, sesuai ketentuan Permendikdasmen 11/2025.

Apakah data di SK PTM harus sama persis dengan Dapodik?

Ya. Data nama guru, mata pelajaran, kelas, dan JTM pada lampiran SK PTM harus konsisten dengan data yang diinput operator sekolah di Dapodik agar tidak menimbulkan invalid saat validasi Info GTK.

Siapa yang berwenang menandatangani SK Pembagian Tugas Mengajar?

Kepala sekolah adalah pihak yang berwenang menetapkan dan menandatangani SK PTM, berdasarkan hasil rapat dengan dewan guru pada awal semester atau tahun pelajaran.

Kesimpulan

Menyusun contoh SK Pembagian Tugas Mengajar format Word yang benar bukan sekadar menyalin template lama, melainkan memastikan struktur surat lengkap — kop, menimbang, mengingat, diktum, hingga lampiran JTM — sekaligus dasar hukumnya selalu mengacu pada regulasi terkini seperti Permendikdasmen 11/2025. Kepala sekolah yang teliti dalam menyusun SK ini bukan hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga melindungi hak guru atas pengakuan beban kerja dan kelancaran pencairan tunjangan profesi. Dengan struktur dan contoh pada panduan ini, sekolah Anda dapat menyusun SK PTM yang rapi, sah secara hukum, dan konsisten dengan data Dapodik setiap semester.

Di awal tahun ajaran 2026, salah satu dokumen administrasi penting di sekolah adalah Surat Keputusan (SK) Pembagian Tugas Mengajar. Dokumen ini menjadi acuan resmi beban mengajar guru, pembagian rombel, tugas wali kelas, serta tugas tambahan lainnya. Membuat contoh SK pembagian tugas mengajar 2026 format Word yang akurat sangat krusial untuk menghindari kesalahan administrasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Artikel ini menyajikan panduan lengkap dan edukatif tentang contoh SK pembagian tugas mengajar 2026 format Word, berdasarkan Permendikbudristek terbaru dan praktik terbaik. Kami bahas struktur, isi, contoh teks siap copy-paste ke Word, serta analisis ketentuan. Cocok untuk kepala sekolah, wakil kepala, guru, maupun operator sekolah yang ingin dokumen profesional dan mudah diedit. Baca juga Download Contoh SK OPS Dapodik Tahun 2026 Terbaru Format Word (Editable)

Dasar Hukum SK Pembagian Tugas Mengajar 2026

SK Pembagian Tugas Mengajar diatur dalam berbagai regulasi, termasuk:

  • Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penataan Linieritas Guru (masih berlaku 2026).
  • Juknis Dapodik dan manajemen sekolah.
  • Standar Nasional Pendidikan tentang beban mengajar (minimal 24 jam/minggu untuk guru sertifikasi).

Analisis: Di 2026, SK ini semakin penting karena integrasi dengan Dapodik untuk tunjangan profesi guru (TPG) dan sertifikasi. Kesalahan pembagian tugas bisa berdampak pada pembayaran honor atau tunjangan.

Struktur dan Komponen Wajib SK Pembagian Tugas Mengajar

SK standar terdiri dari:

  1. Kop Surat Sekolah: Nama, alamat, nomor telepon.
  2. Nomor dan Tanggal SK: Misal No. 421.2/001/SMP/2026, tanggal 1 Juli 2026.
  3. Dasar Hukum: Kutip Permendikbud terkait.
  4. Pertimbangan: Kebutuhan sekolah, linieritas guru.
  5. Menetapkan: Daftar nama guru, mata pelajaran, kelas, jam mengajar, tugas tambahan.
  6. Penutup: Tembusan, tempat/tanggal, tanda tangan kepala sekolah.

Tabel distribusi tugas biasanya berupa lampiran.

Contoh SK Pembagian Tugas Mengajar 2026 Format Word (Siap Copy)

Berikut contoh teks lengkap yang bisa Anda copy ke Microsoft Word, format dengan font Times New Roman 12, spasi 1.5.

Header SK

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA [NAMA DAERAH]

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 1 CONTOH

Jl. Pendidikan No. 1, Kota Contoh, Kode Pos: 12345 | Telp: (021) 1234567

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

Nomor: 421.2/001/SMP/2026

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

KEPALA SMP NEGERI 1 CONTOH,

Menimbang :
  1. Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Contoh, perlu menetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan bagi guru;
  2. Bahwa guru yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
Mengingat :
  1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  3. Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kompetensi Guru;
  4. Kalender Akademik Tahun Pelajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU:Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar dan Tugas Tambahan pada Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
KEDUA:Masing-masing guru wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Sekolah.
KETIGA:Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran RKAS/BOS yang sesuai.
KEEMPAT:Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026.

Ditetapkan di: Contoh
Pada tanggal: 1 Juli 2026


Kepala Sekolah,




[NAMA KEPALA SEKOLAH]
NIP. 12345678 901234 5 678


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 CONTOH
NOMOR : 421.2/001/SMP/2026
TANGGAL : 1 JULI 2026

DAFTAR PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN

No Nama Guru / NIP Mata Pelajaran Kelas JTM Tugas Tambahan
1 Ahmad, S.Pd.
NIP. 198001012003…
Matematika VII-A, VII-B 24 Wali Kelas VII-A
2 Siti, M.Pd.
NIP. 198502032005…
B. Indonesia VIII A-C 18 Pembina OSIS

Analisis: Tabel ini fleksibel, tambah kolom untuk honor tambahan jika non-ASN.

Panduan Membuat SK di Microsoft Word

  1. Buka Word baru.
  2. Gunakan template resmi sekolah jika ada.
  3. Insert header kop surat.
  4. Buat tabel lampiran dengan Insert > Table.
  5. Nomor SK unik, hindari duplikat.
  6. Tanda tangan digital atau cetak manual.
  7. Simpan sebagai .docx untuk mudah edit.

Tips: Gunakan mail merge jika banyak guru untuk otomatisasi.

Analisis Ketentuan Beban Mengajar 2026

  • Guru sertifikasi: Minimal 24 jam tatap muka.
  • Tugas tambahan: Maksimal 12 jam (wali kelas, kepala lab).
  • Linieritas: Guru hanya ajar mapel sesuai ijazah.

Kesalahan umum: Pembagian tidak linier → tunjangan tertunda.

Tips Profesional untuk SK Pembagian Tugas Mengajar

  1. Konsultasi Tim: Diskusi dengan wakil kepala dan guru senior.
  2. Sesuaikan Pagu: Pertimbangkan jumlah siswa dan rombel.
  3. Update Tahunan: Buat baru setiap semester/tahun ajaran.
  4. Arsip Digital: Simpan PDF + Word untuk audit.
  5. Integrasi Dapodik: Pastikan sesuai data verval PTK.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apa dasar hukum SK pembagian tugas mengajar 2026?

Permendikbudristek No. 46/2023 dan juknis sekolah.

Berapa minimal jam mengajar guru sertifikasi?

24 jam tatap muka per minggu.

Apakah SK ini wajib untuk guru honorer?

Ya, untuk honor tambahan dan legalitas tugas.

Bolehkah edit SK setelah terbit?

Ya, dengan SK revisi jika ada perubahan.

Format Word SK resmi dari mana?

Bisa custom sesuai sekolah, contoh di atas standar.

Apakah ada contoh SK untuk SD/SMA?

Struktur sama, adjust mapel dan rombel.

Kesimpulan

Contoh SK pembagian tugas mengajar 2026 format Word adalah tools esensial untuk administrasi sekolah yang rapi dan profesional. Dengan struktur jelas, tabel distribusi, dan dasar hukum kuat, SK ini memastikan beban mengajar adil, linier, serta mendukung tunjangan guru.

Gunakan contoh teks di atas sebagai basis, edit sesuai kebutuhan sekolah Anda. Dokumentasi baik bukan hanya kewajiban, tapi fondasi pendidikan berkualitas. Semoga panduan ini memudahkan tugas Anda sebagai pendidik!

Catatan: Contoh berdasarkan praktik umum 2026. Sesuaikan dengan regulasi sekolah dan dinas setempat.

Bagikan:

Kia Krikil

Editor di Kiakrikil.com yang fokus menyajikan berita terbaru seputar pendidikan dan teknologi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *