Daftar Isi:
Panduan untuk Pengelola PKBM dan Lembaga Kesetaraan
PKBM yang menyelenggarakan Paket A, B, dan C punya logika RKAS sendiri: warga belajar dengan jadwal fleksibel, tutor sebagai tumpuan pembelajaran, dan batas honor yang lebih longgar daripada sekolah formal. Artikel ini memberi contoh utuh RKAS dari BOP Kesetaraan, dari pagu sampai rincian belanja.
Lembaga kesetaraan sering menyusun RKAS dengan meniru contoh sekolah reguler, lalu terbentur di tengah jalan. Persentase batasnya berbeda, komponen kegiatannya berbeda, dan cara kerja pembelajarannya pun berbeda. Karena itu, pahami dulu kerangka aturannya sebelum mengisi angka.
Contoh di bawah memakai lembaga rekaan, PKBM Contoh, dengan pagu BOP Kesetaraan reguler Rp150.000.000. Semua angka hanya ilustrasi belajar. Pagu lembaga Anda yang sebenarnya mengikuti data warga belajar di Dapodik dan ketentuan yang berlaku.
Catatan penting: jangan menyalin angka contoh apa adanya. Susun alokasi dari kebutuhan nyata lembaga. Untuk gambaran RKAS jenjang lain, lihat contoh RKAS SD dan contoh RKAS PAUD.
Kerangka Aturan BOP Kesetaraan
Juknis BOSP membagi BOP Kesetaraan menjadi tiga jenis dana: reguler, kinerja, dan afirmasi. Artikel ini membahas dana reguler, karena itulah yang menjadi dasar RKAS sehari-hari. Penerimanya adalah lembaga yang menyelenggarakan program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Komponen penggunaan dana BOP Kesetaraan reguler dalam juknis mencakup sepuluh kegiatan: penerimaan murid baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen atau evaluasi, administrasi, pengembangan profesi, pembiayaan daya dan jasa, pemeliharaan sarana prasarana, penyediaan alat multimedia, dan pembayaran honor. Daftar ini bisa langsung dijadikan kerangka kegiatan RKAS Anda.
| Ketentuan | Batas | Pasal |
|---|---|---|
| Pengembangan perpustakaan dan buku | Paling sedikit 10% | Pasal 48 ayat (2) |
| Pemeliharaan sarana prasarana | Paling banyak 20% | Pasal 48 ayat (3) |
| Pembayaran honor | Paling banyak 40% | Pasal 48 ayat (4) |
Perhatikan bahwa batas buku di kesetaraan sama dengan sekolah reguler (10%), tetapi batas honornya 40% seperti PAUD, bukan 20%. Ini yang sering terlewat saat operator meniru contoh SD.
Langkah Sebelum Menyusun Alokasi
- Pastikan data warga belajar di Dapodik sudah benar, karena pagu bersumber dari sana.
- Petakan kebutuhan per program: Paket A, B, dan C sering punya kebutuhan bahan ajar dan jadwal yang berbeda.
- Hitung batas juknis dalam rupiah: honor maksimal 40%, buku minimal 10%, pemeliharaan maksimal 20%.
- Tetapkan kegiatan dan alokasinya, lalu turunkan ke rincian dengan volume dan harga satuan.
- Cek total dan proporsi, lalu input ke ARKAS 4 dengan kode yang tepat.
Contoh Alokasi Anggaran PKBM
| Kegiatan | Alokasi | Porsi |
|---|---|---|
| Pembayaran honor | Rp52.500.000 | 35% |
| Pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler | Rp24.000.000 | 16% |
| Pemeliharaan sarana dan prasarana | Rp18.000.000 | 12% |
| Pengembangan perpustakaan dan buku | Rp16.500.000 | 11% |
| Asesmen dan evaluasi | Rp9.000.000 | 6% |
| Administrasi kegiatan | Rp9.000.000 | 6% |
| Langganan daya dan jasa | Rp7.500.000 | 5% |
| Alat multimedia | Rp6.000.000 | 4% |
| Pengembangan profesi | Rp4.500.000 | 3% |
| Penerimaan murid baru | Rp3.000.000 | 2% |
| Total | Rp150.000.000 | 100% |
Kontrol proporsi
Honor: 35%Batas maksimal 40% setara Rp60.000.000. Alokasi Rp52.500.000 menyisakan ruang Rp7.500.000.
Buku: 11%Batas minimal 10% setara Rp15.000.000. Alokasi Rp16.500.000 aman dengan selisih Rp1.500.000.
Sarpras: 12%Batas maksimal 20% setara Rp30.000.000. Alokasi Rp18.000.000 berada di bawahnya.
Seperti jenjang lain, hitung batas sebagai nominal lebih dulu agar mudah diuji ulang saat ada perubahan. Perbandingan batas honor lintas jenjang dibahas di artikel batas honor dana BOS, dan cara menjaga alokasi buku ada di artikel anggaran buku dana BOS.
Memahami Pos Honor PKBM
Pagu honor Rp52.500.000 dibagi 12 bulan berarti sekitar Rp4.375.000 per bulan untuk seluruh penerima. Di PKBM, tutor dan pengelola sering menjadi penerima utama, sehingga totalnya perlu dibagi berdasarkan beban tugas yang bisa dibuktikan.
Juknis mensyaratkan penerima honor BOP Kesetaraan, antara lain, tercatat di Dapodik, ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan atau penyelenggara dengan surat penugasan, dan aktif melaksanakan tugas di satuan pendidikan kesetaraan. Ada juga syarat terkait penghasilan berupa gaji pokok menurut peraturan perundang-undangan. Baca teks pasalnya sebelum memasukkan nama ke rencana, dan siapkan surat penugasan sejak awal tahun.
Contoh Rincian Dua Kegiatan
Contoh pertama: kegiatan pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler senilai Rp24.000.000.
| Uraian belanja | Volume | Harga satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Penggandaan bahan ajar dan modul Paket A, B, C | 1 paket per tahun | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| Bahan praktik keterampilan | 1 paket per tahun | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| Perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler | 1 paket per tahun | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 |
| Perlengkapan pembelajaran tatap muka dan kelompok | 1 paket per tahun | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 |
| Total | Rp24.000.000 |
Contoh kedua: kegiatan alat multimedia senilai Rp6.000.000.
| Uraian belanja | Volume | Harga satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Proyektor | 1 unit | Rp4.500.000 | Rp4.500.000 |
| Pengeras suara | 1 unit | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| Total | Rp6.000.000 |
Harga pada tabel hanya ilustrasi. Pada RKAS sebenarnya, gunakan hasil survei harga dan pecah paket menjadi barang spesifik. Pemilihan kode kegiatan dan kode rekening dibahas di panduan kode rekening dan kode kegiatan ARKAS, dan alur pengisiannya di panduan mengisi kertas kerja ARKAS 4.
Menyebar Anggaran per Bulan
- Honor dan langganan daya: merata tiap bulan karena rutin.
- Penerimaan murid baru: mengikuti jadwal pendaftaran warga belajar di lembaga Anda.
- Bahan ajar dan modul: di awal periode belajar agar siap dipakai.
- Asesmen: mendekati jadwal evaluasi belajar dan ujian program kesetaraan.
- Pemeliharaan: sebagian dicadangkan untuk kebutuhan mendadak.
Kesalahan yang Sering Terjadi pada RKAS PKBM
- Memakai batas honor sekolah reguler. Angka 20% dipakai padahal batas kesetaraan 40%, sehingga anggaran tutor terpotong tanpa perlu.
- Honor melampaui batas. Jumlah tutor bertambah tanpa perhitungan ulang.
- Buku terlewat. Porsi 10% sering dilupakan karena fokus pada honor.
- Tanpa surat penugasan. Penerima honor tercatat, tetapi bukti penugasan tidak ada.
- Uraian terlalu umum. Satu baris besar “kebutuhan pembelajaran” menyulitkan pelaporan.
Rujuk ketentuan resminya
Batas persentase dan komponen penggunaan dana mengacu pada juknis. Baca teksnya langsung di Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP, lalu cocokkan dengan kondisi lembaga Anda.
FAQ
Apakah contoh RKAS PKBM ini boleh dipakai langsung?
Boleh dijadikan kerangka, tetapi angkanya perlu disesuaikan. Pagu, harga, jumlah tutor, dan kebutuhan tiap lembaga berbeda.
Berapa batas honor dalam RKAS PKBM?
Maksimal 40% dari total alokasi BOP Kesetaraan reguler. Pada pagu Rp150 juta, batasnya Rp60 juta.
Berapa minimal alokasi buku?
Minimal 10% dari total alokasi. Pada contoh ini batas bawahnya Rp15.000.000, dan alokasi yang direncanakan Rp16.500.000.
Apakah alat multimedia boleh dibeli dari BOP Kesetaraan?
Penyediaan alat multimedia termasuk komponen penggunaan dana BOP Kesetaraan reguler dalam juknis.
Apa bedanya dana reguler, kinerja, dan afirmasi?
Ketiganya adalah jenis dana BOP Kesetaraan dalam juknis. Dana reguler menjadi dasar RKAS harian, sedangkan dua lainnya mengikuti ketentuan dan penetapan tersendiri, sehingga cek ketentuan terbarunya sebelum menganggarkan.
Kesimpulan
Contoh RKAS PKBM di atas menunjukkan urutan kerja yang bisa ditiru: pastikan data warga belajar dan pagu, hitung batas juknis dalam rupiah, bagi menjadi kegiatan sesuai sepuluh komponen, turunkan ke rincian volume dan harga, lalu sebar per bulan. Pada pagu ilustrasi Rp150 juta, honor 35%, buku 11%, dan sarpras 12% menunjukkan bagaimana kebutuhan lembaga kesetaraan tetap berada dalam batas. Gunakan angka contoh sebagai bahan belajar, ganti dengan data lembaga Anda, dan lakukan pengecekan akhir sebelum mengajukan pengesahan.
